KAJIAN KEBIJAKAN EKONOMI KERAKYATAN UMKM PROVINSI PAPUA BARAT

RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive Summary)

Berdasarkan data Bappenas (2016) pada tahun 2015 jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 60,7 juta unit dan sebagian besar merupakan Usaha berskala mikro (98,73 persen). Pertumbuhan UMKM periode 2011-2015 mencapai 2,4% dengan pertumbuhan terbesar terdapat pada usaha menengah yaitu sebesar 8,7%. dari seluruh unit usaha yang ada. Dari jumlah tersebut, UMKM mampu menyerap 132,3 juta tenaga kerja dan pada tahun 2013 telah memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar Rp.4.202,9 triliun atau setara 46,62% dari total PDB. Data statistik dari Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia (2015) menunjukkan bahwa jumlah pengusaha besar hanya 0,01 persen dari total unit usaha yang ada, 99,99 persen lainnya didominasi oleh UMKM dengan rincian 98,77 persen usaha mikro, 1,13 persen usaha kecil dan 0,09 persen usaha menengah. Sebagai sektor yang mendominasi usaha masyarakat, maka UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar untuk membantu menampung warga masyarakat akan lapangan kerja yang lebih merata di pelosok nusantara; dengan demikian dapat juga meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Kondisi tersebut di atas dapat mendorong perkembangan UMKM, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Guna menjaga perkembangan UMKM perlu peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha, melalui peningkatan pengetahuan baik melalui lembaga pendidikan maupun proses pengalaman dengan mengembangkan inovasi melalui UMKM. Pembinaan UMKM lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah dan pengusaha mikro menjadi pengusaha kecil. Arah bentuk pembinaan seperti sepertipeningkatan kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, informasi pemasaran dan keuangan.

Ketidakmampuan UMKM dalam menyediakan jaminan atau agunan merupakan permasalahan utama yang dihadapi UMKM secara nasional. Oleh Pemerintah melalui program KUR telah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM yang memiliki usaha layak (feasible) namun terkendala oleh ketiadaan atau kekurangan agunan (unbankable). Kuncoro ( 2009) menjelaskan bahwa permasalahan dasar yang dihadapi UMKM adalah: pertama, kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar; kedua kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh sumber sumber permodalan yang memadai; ketiga, kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia; keempat, keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran); kelima, iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan; keenam, pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dan gambaran permasalahan diatas, maka terdapat beberapa pertanyaan kunci yaitu bagaimana bentuk kebijakan UMKM di Provinsi Papua Barat, bagaimana peran pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dalam perencanaan pembangunan UMKM sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat, dan untuk mengetahui, menganalisis dan mendiskripsikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam perencanaan serta pembangunan UMKM di Provinsi Papua Barat.

Pengumpulan data teknis terkait aktifitas UMKM pada setiap Kabupaten/kota delakukan melalui teknik pengambilan contoh secara acak berkelompok berdasarkan kelompok sektor usaha atau modal usaha bahkan kelompok orang asli papua dan non orang asli papua, dengan menggunakan kuisionare.

Data yang terkumpul dengan baik kemudian diolah dan dipilah berdasarkan sektor ekonomi kemudian data kualitatif yang dikumpulkan dengan FGD, observasi, wawancara dan studi dokumentasi dianalisis secara deskriptif. Selanjutnya dibuat reduksi data yang didasarkan pada relevansi dan kecukupan informasi untuk menjelaskan profil kegiatan, akses kegiatan dan kontrol atas sumber daya dan keuntungan yang diperoleh, faktor-faktor yang mempengaruhi dan analisis siklus program kegiatan pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan dan rencana pengembangan dalam bentuk rencana tindak.

Untuk mengetahui factor-faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan evaluasi implementasi kebijakan Ekonomi Kerakyatan UMKM di Provinsi Papua Barat, maka dilakukan Analisis data dengan pendekatan Partial Least Square (PLS). Analisis ini adalah suatu teknik statistik multivariat yang bisa menangani banyak variabel respon dan variable eksplanatori secara bersamaan. PLS dikembangkan sebagai alternatif pemodelan persamaan struktural atau structural equation model (SEM).

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tiga dimensi yang saling berkaitan yaitu input, proses dan kinerja. Kemudian ada dua dimensi moderator yang dapat mendukung efektifitas dari dimensi-dimensi utama. Dimana untuk moderator pertama adalah kebijakan pemerintah, sedangkan moderator kedua adalah pendukung proses dan dukungan eksternal.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan nasional (Bappenas) tahun 2014 menjelaskan Indeks Daya Saing UMKM per provinsi dan aggregate secara nasional dengan rentang indeks 1 – 7 (1 terendah dan 7 tertinggi). Indeks Daya Saing UMKM nasional tahun 2014 untuk papua barat sebesar 3.70, yang penetapan dayasaing nya berdasarkan: Ketersediaan & Kondisi Lingkungan Usaha, Kemampuan Usaha, Kebijakan & Infrastruktur, Riset dan Teknologi, Dukungan Finansial & Eksternal, Kinerja.

Hasil kajian menyimpulkan bahwa:

Indeks daya saing UMKM Papua Barat masih berada di bawah rata-rata nasional
Akses kredit usaha mikro masih belum memadai
Sektor usaha dagang masih mendominasi UMKM di Papua Barat
Terdapat beberapa UMKM yang kurang efisien
Terjadi pertumbuhan sektor pertaian selama 3 tahun terakhir
Terdapat 5 kabupaten Fakfak, kaimana, teluk bintuni raja amapat dan kabupaten soromg yang tingkat pertumbuhan ekonominya di bawah rata-rata provinsi
Pengangguran terbuka pada sektor pertanian dan jasa masyarakat cukup tinggi
Keterlibatan OAP dalam kegiatan bisnis sangat rendah
Ketersediaan sumberdaya yang memadai namun kurang mendapat perhatian
Penyarapan pasar dan tingkat persaingan usaha belum menjadi faktor utama
Kemampuan Teknik sangat tergantung pada Ketersediaan Sumberdaya dan kondisi pasar, begitu pula dengan Kemampuan Wirausaha
Kemampuan Manajerial dan tata kelola belum menjadi perhatian bagi UMKM di Papua Barat
Kebijakan pemerintah lebih nampak dari ketersediaan sumberdaya dibandingkan dengan penyerapan pasar dan persaingan usaha
Pendukung Proses lebih nampak pada Kemampuan Teknik produksi dan kemampuan Wirausaha dibandingkan dengan kemampuan manajerial dan tata kelola
Dukungan Eksternal lebih nampak pada Kemampuan Teknik produksi dan kemampuan Wirausaha dibandingkan dengan kemampuan manajerial dan tata kelola

REKOMENDASI

Perlu dilakukan pengembangan Ketersediaan & Kondisi Lingkungan Usaha, Kemampuan Usaha, Kebijakan & Infrastruktur, Riset dan Teknologi, Dukungan Finansial & Eksternal, dan
Peningkatan akses kredit usaha mikro bagi masyarakat
Perlu peningkatan UMKM bidang manufaktur yan memanfatkan komponen lokal
Peningkatan kinerja UMKM melalui pelatihan sesuai bidang usaha.
Pengembangan sektor UMKM dengan memmanfatkan faktor produksi lokal yaitu sektor pertanian.
Memacu sektor umkm pada 5 kabupaten , Arfak, kaimana, teluk bintuni raja amapat dan kabupaten sorong sesuai dengan potensi daerah.
Mengembangkan peluang UMKM pada sektor pertanian dan jasa masyarakat pada setiap kabupaten .
Perlu mengembangkan kemampuan bisnis OAP pada berbagai sektor usaha sesuai dengan potensi masing-masimg kabupaten
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya OAP, melalui pelatihan dan juga pembinaan serta penembangan karakter bisnis (human capital)
Membuat rencana aksi untuk mengapresiasi Kemampuan Teknik sangat tergantung pada Ketersediaan Sumberdaya dan kondisi pasar, begitu pula dengan Kemampuan Wirausaha
Memberikan perhatian khusus terhadap Kemampuan Manajerial dan tata kelola bagi UMKM di Papua Barat
Kebijakan pemerintah selain pada ketersediaan sumberdaya juga terhadap penyerapan pasar dan persaingan usaha (Kelembagaan Pasar)
Pendukung Proses harus lebih terfokus pada kemampuan manajerial dan tata kelola begitu pula dengan dukungan eksternal dalam mengakses lembaga keuangan

Link Download Full LHP