ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI

DI PROVINSI PAPUA BARAT

RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive Summary)

Pembangunan ekonomi pada setiap daerah dituntut agar mengembangkan potensi ekonomi yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui perencanaan pembangunan ekonomi yang rasional (efisien dan efektif) berdasarkan karakteristik daerah dan sektor unggulan serta mengarah kepada visi dan misi pembangunan di daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah. Melalui  proses pembangunan ekonomi, sektor ekonomi memilik keterkaitan antara sektor yang satu dengan sektor lainnya. Secara makro untuk mengembangkan satu sektor ekonomi memerlukan input/masukan dari sektor lain.  Untuk tujuan tersebut sangat diperlukan pemilihan alat analisis yang tepat dalam model ekonomi regional yang mampu mendeteksi sektor-sektor unggulan, tingkat penyerapan tenaga kerja sektoral dan tingkat pendapatan. Secara rasional, output dari suatu program pembangunan bisa menjadi input bagi program pembangunan yang lain.

Dalam perekonomian yang lebih luas, hubungan antara kegiatan ekonomi menunjukkan keterkaitan yang semakin kuat dan dinamis, bahkan jenis-jenis kegiatan baru bermunculan untuk mengisi kekosongan mata rantai kegiatan yang semakin panjang dan kait-Mengkait. Berbagai hubungan antara kegiatan ekonomi (inter-industry relationship) selanjutnya dapat direkam dalam suatu instrumen statistik dengan analisis yang lebih komprehensip.

Penggunaan model makroekonomi regional dalam mekanisme perencanaan pembangunan ekonomi berawal dari analisis untuk mengetahui potensi ekonomi dan karakteristik sektoral dengan demikian diharapkan para perencana di daerah dapat mengetahui secara lebih mendalam mengenai sektor-sektor unggulan yang menguntungkan untuk dikembangkan baik dilihat dari sisi pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Melalui investasi baik publik maupun swasta, akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan perekonomian baik secara langsung maupun tidak. Semakin besar Investasi akan berpengaruh terhadap indikator perekonomian seperti Gini Rasio, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan. Namun demikian yang perlu diperhatikan adalah belanja pemerintah terhadap masing-masing indikator memiliki kekuatan yang berbeda dalam jangka waktu tertentu.

Maksud dan Tujuannya adalah Menganalisis  tentang  capaian pembangunan ekonomi Papua barat berdasarkan kondisi makro ekonomi dan indikator pembangunan; Menganalisis keterkaitan antar sektor ekonomi dan struktur penggunaan barang dan jasa masing-masing sektor serta pola distribusi produksi yang dihasilkan di Provinsi Papua Barat; Menganalisis alokasi belanja terhadap indikator Makro ekonomi dan indikator pembangunan dan Menganalisis efisiensi dan efektivitas pengalokasian belanja daerah serta kondisi keuangan daerah.

Ruang lingkup pelaksanaan penelitian adalah Provinsi Papua Barat, yang meliputi 12 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Papua Barat.  Obyek/fokus penelitian yang akan didalami adalah Realisasi APBD Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap indikator pembangunan pada 5 tahun terakhir.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012-2016 yang didapatkan dari Badan Pengelola Keuangan Provinsi Papua Barat dan Indikator Makro ekonomi  Papua Barat Tahun 2012 s.d 2016 yang didapatkan dari BPS provinsi Papua Barat.

Sektor yang mempunyai derajat kepekaan tinggi memberi indikasi bahwa sektor tersebut mempunyai keterkaitan ke depan atau mempunyai daya dorong yang cukup kuat dibandingkan dengan sektor lain. Sebaliknya sektor yang mempunyai daya penyebaran tinggi berarti bahwa sektor tersebut mempunyai ketergantungan terhadap sektor lain. Adapun indeks daya penyebaran memberikan indikasi bahwa sektor-sektor yang mempunyai daya penyebaran lebih besar dari satu berarti daya penyebaran sektor tersebut berada di atas rata-rata daya penyebaran secara keseluruhan. Pengertian yang sama juga berlaku untuk indeks derajat kepekaan, dimana sektor yang mempunyai indeks derajat kepekaan lebih dari satu berarti derajat kepekaan sektor tersebut di atas derajat kepekaan rata-rata seluruh sektor.

Berdasarkan analisis sektoral, angka pengganda pendapatan terbesar dimiliki oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan & jaminan sosial, yaitu sebesar 0,716, dan dapat diartikan apabila terjadi kenaikan permintaan akhir sektor ini sebesar 1 rupiah akan mendorong peningkatan pendapatan seluruh sektor sebesar 0,716 rupiah. Terjadinya peningkatan alokasi belanja tersebut selama 5 tahun terakhir telah memberikan dampak terhadap perolehan pendapatan masyarakat.  Kondisi ini nampak pada pengeluaran per kapita penduduk Papua Barat yang mengalami pertumbuhan rata-rata 2,1  persen per tahun, dengan tren yang meningkat hingga tahun 2015 dan mengalami penurunan pada tahun berikutnya.

Sektor pertanian khususnya komoditi padi  memiliki angka pengganda tenaga kerja terbesar yaitu sebesar 0,117, dapat diartikan apabila terjadi kenaikan permintaan akhir sektor ini sebesar 1 juta akan mendorong peningkatan kesempatan kerja seluruh sektor sebanyak 0,117 orang. Namun yang terjadi alokasi belanja untuk sektor tersebut sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 hanya berkisar antara 0,85 persen hingga 1,08 persen. Kondisi inilah yang mengakibatkan tenaga kerja yang terserap berfluktuatif dan tidak mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja bahkan sejak tahun 2013 porsi tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan hingga 7 % di tahun 2017.

Perkembangan alokasi belanja fungsi kesehatan mengalami kenaikan sedangkan pendidikan mengalami peningkatan hingga tahun 2014 dan tahun berikutnya menurun. Sementara alokasi belanja pelayanan umum meningkat signifikan dibandingkan dengan alokasi fungsi kesehatan dan pendidikan. Bahkan pada tahun 2015 alokasi fungsi pelayanan umum naik dibandingkan tahun sebelumnya atau meningkat paling tinggi selama 3 tahun terakhir. Kenaikan alokasi fungsi pelayanan umum ini merupakan konsekuensi dari adanya 2 daerah pemekaran baru yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Kedua kabupaten ini mulai mandiri menetapkan dan mengelola APBD di tahun 2015 setelah memiliki organ dan struktur pemerintahan.

Kesimpulan hasil kajian yaitu: Selama  5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan disebabkan ketergantungan perekonomian Papua Barat lebih didominasi oleh sektor migas dan pertambangan, yang mengalami penurunan output; Indikator pembangunan tingkat pengangguran cenderung menurun dan berfluktuasi disebabkan oleh menurunnya jumlah eksport pada sektor migas dan pertambangan sehingga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada semua sektor, dan terjadi peningkatan output pada sektor pertanian, konstruksi dan administrasi pemerintah serta jasa lainnnya; Tingkat ketimpangan pendapatan yang semakin melebar hingga tahun 2015 disebabkan alokasi pendapatan lebih banyak didominasi oleh kelompok menengah ke atas; Persentase penduduk miskin di Papua Barat mengalami penurunan,  disebabkan oleh  tingkat pendapatan yang meningkat dan persoalan ketimpangan pendapatan serta disparitas antar wilayah Kabupaten /Kota maupun  antar kota dan desa; Sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor jasa-jasa, sektor bangunan dan konstruksi serta sektor perdagangan, hotel dan restoran meskipun memberikan kontribusi terbesar dan mendominasi perkembangan perekonomian di Papua Barat selama periode 2012-2016 namun kontribusinya mengalami depresiasi selama periode tersebut; Jasa pendidikan, transportasi, perdagangan, administrasi pemerintah dan konstruksi merupakan sektor ekonomi yang mengalami peningkatan kontribusi; Peningkatan alokasi belanja modal selama 5tahun terakhir tidak konsisten dan lebih banyak dialokasikan untuk pengadaan mesin, bangunan dan tanah sehingga kurang memberikan dorongan terhadap penciptaan output pada sektor-sektor yang produktif; dan Efektivitas alokasi belanja kurang sinkron dengan tujuan yang dicapai karena alokasi belanja lebih didominasi oleh belanja administrasi pemerintah.

REKOMENDASI

1. Sektor-sektor unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya dengan cepat, harus didorong dengan alokasi investasi yang konsisten sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Papua Barat seperti ikan, industri, perdagangan, listrik gas, pertambangan, perkebunan, konstruksi, infokom, jasa keuangan dan padi.
2. Peningkatan output melalui investasi pada sektor yang menggunakan porsi faktor produksi lokal yang lebih besar seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, untuk dikembangkan melalui pengembangan industri pengolahan hasil harus mendapat perhatian dalam mengembangkan investasi di Papua Barat.
3. Sektor yang memiliki daya penyebaran yang tinggi dan secara langsung terpengaruh oleh permintaan akhir seperti sektor pergudangan, jasa penunjang angkutan, pos dan kurir; industri barang kayu dan hasil hutan; penyediaan akomodasi; industri hasil pengolahan ikan produk perikanan lain; penyedia makan minum , industri pengolahan migas; industri lainnya; industri makanan lain, minuman dan tembakau,konstruksi; dan industri semen dan barang galian bukan logam, perlu mendapat perhatian dalam pengembangan program kegiatan.
4. Peningkatan kemampuan kapasitas sumber daya masyarakat lokal yang terlibat dalam kegiatan produksi pada sektor unggulan dapat di tempuh melalui pelatihan, pendampingan dan magang.
5. Memprioritaskan kegiatan ekonomi masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki  porsi kemiskinan yang tinggi, terutama di daerah perdesaan yang memiliki IPM yang rendah.
6. Mengembangkan sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif pada setiap daerah, seperti Kawasan Ekonomi Khusus
7. Konsistensi alokasi belanja pada jasa pendidikan, transportasi, perdagangan, konstruksi merupakan sektor ekonomi perlu mendapat perhatian dengan distribusi yang adil dan merata pada setiap kabupaten kota
8. Peningkatan alokasi belanja modal perlu diarahkan pada sektor ekonomi yang produktif yang memberikan dampak penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal dan konsisten pada 5 tahun mendatang seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri
9. Ketergantungan ekonomi masyarakat harus diarahkan pada usaha ekonomi yang marketable pada setiap wilayah yang umumnya berorientasi pada sektor pertanian.
10. Alokasi belanja terhadap sektor strategis pertanian perlu diarahkan pada usaha masyarakat yang sedang berkembang, yang pengembangannya sebagai faktor produksi untuk industri lokal
11. Alokasi belanja untuk jasa pendidikan dan kesehatan perlu ditingkatkan dan di fokuskan pada daerah yang memiliki tingkat IPM yang rendah seperti Tambrau, Pegai, Maybart, Manokwari Selatan, Teluk Wondama dan Sorong Selatan
12. Alokasi belanja untuk mengurangi disparitas antar wilayah harus nampak pada setiap program kegiatan dan didukung oleh alokasi belanja APBD pada setiap kabupaten/kota.
13. Sektor ekonomi yang memiliki tingkat kepekaan untuk mendorong sektor ekonomi lainnnya dan yang memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja golongan menengah ke bawah perlu mendapatkan perhatian dukungan alokasi belanja yang konsisten.
14. Alokasi belanja terhadap sektor strategis sesuai dengan butir-butir dalam RPJMD Papua Barat tahun 2017-2022 perlu mendapat dukungan belanja yang konsisten.
15. Alokasi belanja yang kurang efisien perlu ditinjau kembali
16. Efektivitas alokasi belanja harus di sinkronkan dengan tujuan dan sasaran  yang hendak  dicapai pada setiap OPD
17. Perlu ada sinkronisasi perencanaan pembangunan antar kabupaten dan provinsi

Link Download Full LHP